Menafsirkan Kritik DPR dalam UU MD3

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) yang sudah berlaku pada pertengahan Maret ini menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Permasalahan tersebut terjadi di antaranya karena perbedaan penafsiran terhadap Pasal 122 Huruf K yang berkaitan dengan tindakan hukum bagi yang merendahkan kehormatan DPR. Polemik dimulai sejak di parlemen ketika 2 partai memilih untuk walk out tidak menyetujui kebijakan, dan sikap presiden yang juga tidak menandatangani persetujuan undang-undang tersebut. Sementara itu beberapa pihak melakukan demonstarasi menuntut pemerintah mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang (perpu), hingga pengajuan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi.
Terlepas dari kepentingan politik, negara demokrasi akan selalu terbuka kritikan masyarakat kepada pemerintahan negara. Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan konsep check and balance membagi kekuasaan sesuai tugas dan fungsinya dengan saling mengawasi. Konstitusi telah menjamin bahwa negara ini adalah negara hukum, sehingga tidak akan ada lembaga yang kebal terhadap hukum, bahkan lembaga peradilan itu sendiri. Kritikan ataupun saran terhadap lembaga tersebut adalah sesuatu yang wajar dan sah, bahkan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3, yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
Akan tetapi setiap masyarakat ataupun anggota/lembaga dewan itu sendiri tidak dapat menggunakan haknya sewenang-wenang, karena terdapat kewajiban yang melekat pada pelaksanaan suatu hak. Pasal 28J ayat 2 menjelaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Permasalahan yang terjadi hingga saat ini lebih dari sekedar penafsiran kata merendahkan kehormatan DPR, namun lebih kepada penafsiran membangun sikap dewasa masyarakat ataupun anggota/lembaga dewan itu sendiri terhadap tujuan negara yang belum tuntas untuk mewujudkan kesejahtaraan. Suatu tujuan yang benar dan baik bagi siapapun tentu akan sangat diterima jika hal tersebut dilakukan dengan cara yang benar dan baik pula. Dengan demikian, siapapun yang mendapatkan perlakuan secara baik maka dirinya akan sangat terbuka dan menerima suatu pendapat untuk mewujudkan nilai kebenaran dan kebaikan dari suatu tujuan tersebut.

Muhammad Salis
Dosen Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Indegenisasi Ilmu dari Falsafah Bangsa

Image
Ilmu pengetahuan sosial dan humaniora di Indonesia masih dalam keadaaan krisis identitas. Penyebab masalah itu berakar sejak masa kolonial dimana  perspektif orientalisme ilmuwan Barat telah mematikan identitas ilmu pengetahuan sosial dan mencerabut dari akar masyarakat bangsa ini, yakni masyarakat negara yang terjajah. Memang, banyak negara di Asia dan Afrika termasuk Indonesia telah merdeka secara politik.  Namun para ilmuwan sosialnya, masih gagal dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Hal ini menunjukkan perlu adanya terobosan baru dalam proses produksi pengetahuan untuk memahami masyarakat dan kebudayaan dengan perangkat-perangkat ilmu pengetahuan sosial dan humaniora yang lebih membumi dan cara pandang baru, yang tidak melihat masyarakat dan budaya sebagai sesuatu yang terasing dari lingkungan lokalnya (Nuke, 2016). Membumikan atau mempribumikan (indegenisasi) suatu ilmu pengetahuan tidak bisa lepas dari falsafah ba...
Read more

Pendidikan Karakter Generasi Emas 2045

Image
Pendidikan delapan jam belajar dengan lima hari sekolah pada tahun ajaran baru ini merupakan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), sebagai amanat nawacita yang bertujuan untuk menyiapkan warga negara dengan generasi emas pada tahun 2045. Namun demikian, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah tersebut masih menjadi polemik, dan Peraturan Presiden sangat menentukan keberlangsungan terhadap pelaksanaan program yang dikenal Full Day School tersebut. Di luar pro dan kontra terkait hal tersebut, program pembangunan karakter dinilai sangat penting untuk menanamkan nilai religius, nasionalis, gotong-royong, mandiri, dan integritas bagi generasi muda sejak dini hingga menjadi generasi emas. Carlson (2004) menjelaskan bahwa generasi muda membutuhkan bimbingan dan dukungan agar menjadi efektif dengan memberikan tanggung jawab kepada mereka, dan bukan dengan cara mendikte. Karakteristik nilai yang diharapkan di atas tentu akan menjadi ef...
Read more