Calon Kepala Daerah Bersih Korupsi


Calon kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini masih terus berkampanye hingga menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 27 Juni 2018. Sebagai warga negara yang dilindungi oleh hukum, mereka tetap sah untuk berpolitik dan berhak tidak diberhentikan ataupun digantikan oleh calon yang lain. Namun demikian, hal ini menjadi polemik sejak KPK mengumumkan para tersangka tersebut, karena selain dapat digunakan untuk menjatuhkan lawan politik juga dapat menurunkan angka partisipasi politik dengan anggapan kepala daerah yang tidak bersih dari korupsi.

Kementerian Dalam Negeri maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejauh ini belum mengambil tindakan untuk merubah kebijakan terkait permasalahan status tersangka bagi calon kepala daerah sejak pilkada serentak 2015 lalu. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 yang mengatur pencalonan kepala daerah menjelaskan bahwa mereka tetap bisa mengikuti proses pilkada 2018 dan didukung partai politik.

Calon kepala daerah ini dilindungi oleh asas praduga tak bersalah, sehingga statusnya masih menjadi tersangka, belum ditetapkan bersalah sampai proses persidangan memutuskannya. Dalam hal ini jika KPU memberhentikan calon tersebut, maka berpotensi digugat oleh mereka yang haknya dilanggar. Dengan demikian, untuk menjamin calon kepala daerah bersih dari korupsi dalam jangka waktu dekat pemerintah perlu mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang (perpu), atau dalam jangka panjang pemeritah dapat merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Partai politik dalam hal ini sebagai institusi pendidikan politik bertanggungjawab dalam mendidik dan memproses kader yang berkualitas dan bersih untuk diusung menjadi kepala daerah. Masyarakat sebagai pemegang hak suara dalam perkembangan saat ini juga dituntut cerdas berpolitik, tidak tergiur politik uang, dan jeli dalam memilih calon kepala daerah yang tepat. Sementara itu, pemerintah sebagai penyelenggara negara perlu tegas dan bersinergi dengan pihak terkait dalam membangun kebijakan bersih, sehingga kepala daerah yang terpilih secara demokratis dapat menyaring pemimpin yang jujur dan bebas dari korupsi.

Muhammad Salis
Dosen Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta 

(telah dipublikasikan di Harian Suara Merdeka pada April 2018)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Indegenisasi Ilmu dari Falsafah Bangsa

Image
Ilmu pengetahuan sosial dan humaniora di Indonesia masih dalam keadaaan krisis identitas. Penyebab masalah itu berakar sejak masa kolonial dimana  perspektif orientalisme ilmuwan Barat telah mematikan identitas ilmu pengetahuan sosial dan mencerabut dari akar masyarakat bangsa ini, yakni masyarakat negara yang terjajah. Memang, banyak negara di Asia dan Afrika termasuk Indonesia telah merdeka secara politik.  Namun para ilmuwan sosialnya, masih gagal dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Hal ini menunjukkan perlu adanya terobosan baru dalam proses produksi pengetahuan untuk memahami masyarakat dan kebudayaan dengan perangkat-perangkat ilmu pengetahuan sosial dan humaniora yang lebih membumi dan cara pandang baru, yang tidak melihat masyarakat dan budaya sebagai sesuatu yang terasing dari lingkungan lokalnya (Nuke, 2016). Membumikan atau mempribumikan (indegenisasi) suatu ilmu pengetahuan tidak bisa lepas dari falsafah ba...
Read more

Pendidikan Karakter Generasi Emas 2045

Image
Pendidikan delapan jam belajar dengan lima hari sekolah pada tahun ajaran baru ini merupakan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), sebagai amanat nawacita yang bertujuan untuk menyiapkan warga negara dengan generasi emas pada tahun 2045. Namun demikian, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah tersebut masih menjadi polemik, dan Peraturan Presiden sangat menentukan keberlangsungan terhadap pelaksanaan program yang dikenal Full Day School tersebut. Di luar pro dan kontra terkait hal tersebut, program pembangunan karakter dinilai sangat penting untuk menanamkan nilai religius, nasionalis, gotong-royong, mandiri, dan integritas bagi generasi muda sejak dini hingga menjadi generasi emas. Carlson (2004) menjelaskan bahwa generasi muda membutuhkan bimbingan dan dukungan agar menjadi efektif dengan memberikan tanggung jawab kepada mereka, dan bukan dengan cara mendikte. Karakteristik nilai yang diharapkan di atas tentu akan menjadi ef...
Read more